Walikota Balikpapan Hadiri Pembekalan Dari Mendagri Lewat Virtual

  • Whatsapp
banner 468x60

BALIKPAPAN — Wali Kota Balikpapan, H. Rahmad Masʼud, SE.ME. mengikuti Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Bupati/Wakil Bupati Dan Walikota/Wakil Walikota, yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri ini dibuka oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian Senin (13/09/2021) secara daring.

Kegiatan ini diikuti oleh 183 orang yang dibagi menjadi gelombang III dan IV. Untuk gelombang III sebanyak 135 terdiri dari Bupati Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota Non Petahana, sedangkan Gelombang IV sebanyak 45 Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Petahana.

Kepala BPSDM Kemendagri, Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd. dalam laporannya menyampaikan bahwa perkembangan dunia dan Globalisasi di era Revolusi Industri 4.0 yang juga berbarengan dengan pandemi Covid-19 saat ini, telah membawa distruksi yang sangat besar dalam berbagai sektor kehidupan termasuk dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih mampu meningkatkan kapasitas daya saing daerah menuju kemandirian daerah dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

“Era ini menuntut pemimpin harus lebih lincah, cepat, adaptif, responsiif, inovatif dan kolaboratif dalam mencari solusi dan menyikapi setiap perubahan yang berjalan begitu cepat, namun tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta tetap pada koridor regulasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” kata teguh.

Menurutnya pemilihan kepala daerah serantak pada tahun 2020 yang dilaksanakan secara demokratis telah berjalan dengan sangat sukses dan menghasilkan 261 pasangan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang memiliki latar belakang beragam baik dari aspek pendidikan, sosial, pengalaman politik maupun profesi dan keahlian serta karakteristik kepemimpinan yang beragam pula.

“Meski memiliki latar belakang yang berbeda, namun kepala daerah dan wakilnya punya tujuan yang sama, yaitu menjadi pemimpin yang baik, yakni mensejahterakan masyarakatnya, meningkatkan pelayanan publik dan memajukan daerahnya”, kata Teguh.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian berpesan agar Kepala Daerah berikut wakilnya rukun serta bersinergi dengan stakeholder Forkopimda lainnya dalam memimpin pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya masing-masing.

Menurut Tito, pihaknya masih menemukan banyak kasus konflik kepala daerah dan wakilnya. Bahkan, lanjut Tito, tak jarang Kepala Daerah dan wakilnya secara terbuka saling menyerang lewat pernyataan negatif di media massa.

“Ini membuat organisasi Pemda tidak sehat dan dipenuhi problem baik internal maupun eksternal” ujar Tito.

Sumber disharmoni atau konflik yang terjadi pada
pemangku jabatan di daerah tersebut, biasanya,
berpangkal dari dua hal. yaitu soal kewenangan dan
masalah keuangan. Padahal, lanjut Tito, dalam Undang-undang sudah jelas tertulis bahwa kewenangan memimpin pemerintahan daerah adalah sepenuhnya hak kepala daerah.

Wakil Kepala Daerah harus paham bahwa kedudukannya adalah membantu kepala daerah guna tercapainya urusan pemerintahan daerah. Mendagri juga menyinggung soal tantangan pandemi berikut dampaknya yang sangat membutuhkan kepemimpinan tangguh di daerah. Pemulihan ekonomi menjadi isu penting yang perlu disikapi dari sisi realisasi belanja daerah.

Tito kemudian menggelar data statistik realisasi pendapatan dan belanja APBD 2021 Provinsi Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta minta kepada pimpinan daerah untuk terus fokus terhadap penanganan pandemi covid-19. (Yudi/RF)

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *