Substansi Penting Surat Keputusan Bersama Terkait Implementasi UU ITE

  • Whatsapp
banner 468x60

Oleh: I Putu Gede Indra Wismaya, S.H Founder of KLP LawyersMahasiswa Magister KenotariatanUniversitas Brawijaya Malang

Balikpapan, rakyatkaltim.com – Pemerintah melaui Menteri Komunikasi dan Informatika RI Johnny G Plate bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin Telah resmi menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal-Pasal Tertentu dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 

Penandatanganan SKB tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta.

Dengan dikeluarkannya pedoman ini diharapkan penegakan hukum terkait tindak pidana dalam UU ITE tidak menimbulkan multitafsir atau kaburnya norma hukum dan dapat menjamin terwujudnya rasa keadilan pada masyarakat, sembari menunggu RUU ITE masuk dalam perubahan Prolegnas Prioritas Tahun 2021.

Tidak hanya SKB tersebut yang menjadi pedoman dalam menerapkan penegakan hukum tetapi terdapat Petunjuk teknis lainnya yang dapat digunakan untuk memberikan solusi terhadap penegakan hukum tindak pidana dalam UU ITE , seperti Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/11/2021  atau Pedoman Jaksa Agung, tetap bisa diberlakukan.

Selain menjadi Pedoman implementasi ini dapat mendukung upaya penegakan UU ITE selaku ketentuan khusus dari norma pidana atau lex specialis yang mengedepankan penerapan restorative justice. Penerapan  UU ITE dapat dilakukan tanpa harus menempuh mekanisme Peradilan. Hal ini perlu dilakukan untuk menguatkan posisi Peradilan Pidana sebagai ultimum remedium atau pilihan terakhir menyelesaikan permasalahan hukum.

Pedoman penerapan UU ITE ini berisi penjelasan terkait definisi, syarat, dan keterkaitan dengan peraturan Perundangan-Undangan lain, terhadap pasal yang sering menjadi sorotan masyarakat.

Pedoman penerapan ini merupakan lampiran dari Surat Keputusan Bersama yang tadi ditandatangani, mencakup delapan substansi penting dalam pasal-pasal UU ITE.

Berikut lampiran SKB Pedoman Implementasi UU ITE:

  1. Pasal 27 ayat (1), Pasal ini menyebutkan bahwa perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya, bukan pada perbuatan kesusilaan itu. Pelaku sengaja membuat publik bisa melihat, menyimpan, atau mengirimkan kembali konten yang melanggar kesusilaan tersebut.
  2. Pasal 27 ayat (2),  Pasal Ini menyebutkan pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya konten perjudian yang dilarang atau tidak memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  3. Pasal 27 ayat (3), Pasal Ini menyebutkan:
  4. Pada perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum.
  5. Bukan sebuah delik pidana jika konten berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas, juga jika kontennya berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan.
  6. Merupakan delik aduan sehingga harus korban sendiri yang melaporkan, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan.
  7. Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik jika konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas.
  8. Jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku UU ITE, kecuali dilakukan oleh institusi Pers, maka diberlakukan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
  • Pasal 27 ayat (4), Pasal Ini menyebutkan bahwa perbuatan dilakukan oleh seseorang ataupun organisasi atau badan hukum dan disampaikan secara terbuka maupun tertutup, baik berupa pemaksaan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum maupun mengancam akan membuka rahasia, mengancam menyebarkan data pribadi, foto pribadi, dan/atau video pribadi.
  • Pasal 28 ayat (1), Pasal Ini menyebutkan bahwa pada perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring dan tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau mengalami force majeure. Ini merupakan delik materiil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya.
  • Pasal 28 ayat (2), Pasal Ini menyebutkan bahwa pada perbuatan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu/kelompok masyarakat berdasar SARA. Penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau tidak suka pada individu/kelompok masyarakat tidak termasuk perbuatan yang dilarang, kecuali yang disebarkan itu dapat dibuktikan.
  • Pasal 29, Pasal Ini menyebutkan pada perbuatan pengiriman informasi berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi atau mengancam jiwa manusia, bukan mengancam akan merusak bangunan atau harta benda dan merupakan delik umum.
  • Pasal 36, Pasal Ini menyebutkan kerugian materiil terjadi pada korban orang perseorangan ataupun badan hukum, bukan kerugian tidak langsung, bukan berupa potensi kerugian, dan bukan pula kerugian yang bersifat nonmateriil. Nilai kerugian materiil merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP.*

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *