Pemkab Kubar Ikuti Sosialisasi Kebijakan PP 21 Tahun 2021 Kementerian ATR/BPN Secara Virtual, Ini Harapannya

  • Whatsapp
banner 468x60

Novandel, Asisten II Setdakab Kutai Barat (kanan),saat ikuti kegiatan sosialisasi. (foto.Istimewa)

SENDAWAR, RAKYATKALTIM.COM Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar sosialisasi kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelengaraan Penataan Ruang, agar penyelengaraan penataan ruang disetiap daerah dapat berjalan lebih baik dan lebih ekslusif.

Bacaan Lainnya

Kegiatan dibuka Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan, Borat Ery Suwondo, sebagai narasumber; Direktur Jendral Tata Ruang Kementrian ATR/BPN Abdul Kamarzuki, Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II Eko budi Kurniawan, dan Direktur Sinkroniasi Pemanfaatan Ruang Sufrijadi sebagai moderator.

Kegiatan berlangsung secara virtual tersebut diikuti pula masing-masing pemangku kepentingan dari seluruh Kalimantan.

Kabupaten Kutai Barat di wakili Plt. Asisten II Bidang Ekonomi, Pembangunan dan SDA, Setdakab Kutai Barat Novandel, Kepala Bidang Penataan Ruang DPUPR Kutai Barat, dan Perwakilan DPMPTSP Kutai Barat, dari Ruang Diklat Sekdakab, Komplek Perkantoran Pemerintahan Kutai Barat. Jum’at (18/06).

Direktur Jendral Tata Ruang Kementrian ATR/BPN, Abdul Kamarzuki menjelaskan, salah satu terobosan yang dimuat dalam PP ini adalah Rencana Tata Ruang (RTR) selain sebagai landasan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) juga sebagai dasar perijinan, sehingga RTR menjadi sebuah acuan tunggal di lapangan.

Menurutnya, Pemerintah secara resmi telah menerbitkan 49 aturan turunan Undang-undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang terdiri dari 45 Peraturan Pemerintah dan empat Perpres. Perangkat regulasi tersebut merupakan aturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Tentunya saya berharap dengan dijalankan PP nomor 21 tahun  2021 tersebut, dapat membuat kualitas tata ruang menjadi semakin lebih baik dan selain itu pula dapat mencipatakan proses penyusunan tata ruang yang cepat, tatakelola penyusunan dapat diperbaiki, dan kelembagaan sudah dikenal didalam daerah,” tuturnya.

Sementara Plt Asisten II Setdakab Kutai Barat Novandel mengatakan, implementasi dari undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut sebagai dasar penyederhanaan perijinan, kemudian implementasi didaerah sesuai PP Nomor 21 tahun 2021 dimana KKPR yang dasarnya adalah dari Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang tujuannya untuk kualitas tata ruang kita kedepannya dapat menjadi semakin lebih baik.

“Sosialisasi yang diikuti hari ini, tentunya menjadi acuan dasar kita dalam mengejar rencana lounching sistem baru Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Resiko yang akan dilonching pada bulan Juli 2021 mendatang. Kutai Barat sudah siap untuk menerapkan pengunanaan sisten OSS-RBA tersebut,” paparnya.

Sumber: Welin/Hermanto/Kominfo Kubar.

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *