Penyerapan Anggaran Tahun 2021 Kubar Terkesan Lambat, Ini Penyebabnya

  • Whatsapp
banner 468x60

Sekda Kubar, Ayonius saat pimpin Rapat Realisasi Fisik dan Keuangan anggaran 2021 secara virtual. (Foto,dok Kominfo Kubar)

Sendawar, rakyatkaltim.com –Pemerintahlah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) melalui Bagian Pembangunan Setdakap Kubar menggelar Rapat Realisasi Fisik dan Keuangan anggaran 2021 dipimpin langsung Sekertaris Daerah Kubar, Ayonius didampingi Plt Asisten II Bidang ekonomi Pembangunan dan SDA serta Inspektur Inspektorat dan dikuti Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Koordinasi Setdakap Kubar secara virtual, Rabu (26/6/21).

Bacaan Lainnya

Ayonius mengatakan, rapat ini dalam rangka untuk mengetahui hambatan dan kendala penyerapan anggaran yang saat ini sudah memasuki semester pertama bagian akhir triwulan kedua. Karena tinggal separuh waktu lagi dari tahun anggaran yang sedang berjalan ini untuk segera bisa menyelesaikan kegiatan dan program yang akan dilaksanakan. Karena progres pelaksanaannya selama setengah tahun ini berjalan dengan lambat, ujar Sekda.

Contohnya, Dinas PUPR baru menyerap 30% sedangkan Dinas pendidikan baru 20%  dan Dinas kesehatan baru 10%. Untuk itu hal ini perlu diketahui apa penyebabnya, dan perlu dicarikan solusinya. “Kita saat ini memang mengalami perubahan sistem dan membutuhkan penyesuaian dari SIMDA  ke SIPD, namun kita harus tetap mematuhi peraturan yang ada,” terang Ayonius.

Ada beberapa proyek strategis di perangkat daerah yang terindikasi lambat dalam penyerapan anggaran 2021. “Apa saja hambatannya, dan harus segera dicarikan solusi bersama agar bisa menyelesaikan permasalahan tersebut sebelum akhir triwulan ke dua ini,” imbuhnya berharap.

Kepala Bidang Akuntansi BKAD, Amon mengatakan, selama ini kendala yang dialami oleh perangkat daerah karena adanya proses perubahan dari SIMDA ke SIPD. Sehingga banyak yang harus menyesuaikan kembali terutama dalam penginputan SIPD dan saat kembali ke SIMDA kembali kode rekening yang berbeda di satu kegiatan.

Ada beberapa perangkat daerah yang memiliki UPT seperti; pariwisata dan Dinas kesehatan yang membawahi puskesmas yang terhambat penyerapan anggarannya,

Ini dikarenakan banyak kegiatan penganggaran dari UPT dan Puskesmas sebelumnya ada di SIMDA namun tidak ada di SIPD, belum lagi yang mengalami masalah jaringan yang jelek di kecamata, bener Anom.

Sementara menurut Inspektur Inspektorat, R.B. Bely Djunedi Widodo  mengatakan, telah berkoordinasi dengan perangkat daerah yang ada, untuk bisa mengatasi masalah keterlambatan penyerapan anggaran dengan membuat telaahan staf yang disetujui oleh kepala perangkat daerah, dan Sekdakab Kutai Barat. 

“Hal tersebut sebagai pertimbangan pada saat tim pengawas memeriksa, dapat dijelaskan keterlambatan dan kendala yang dialami, terutama masalah peralihan dari aplikasi yang lama SIMDA ke yang baru SIPD dan sekarang kembali lagi Ke SIMDA,” pungkasnya.

Sumber: Andreas/Hermanto/Kominfo Kubar.

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *