Gelar RDP, Tim Pansus DPRD Heran Ada Uang Perumda Yang Di Depositokan

  • Whatsapp
banner 468x60

Balikpapan, rakyatkaltim.com –  Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Manuntung Sukses yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Balikpapan dibuat tercengang dengan kinerja perusahaan umum daerah yang selama ini anggaran dan sarana prasarananya di sokong oleh pemerintah kota Balikpapan.

Kantor Perumda jl.Jend Sudirman Balikpapan

Pasalnya, Perusda Balikpapan yang sekarang berubah jadi Perusahaan umum Daerah (Perumda) ini, dari sekian core bisnis yang diamanatkan kepadanya semua tak berjalan dan laporan adminitrasi nya pun amburadul.

Bacaan Lainnya

Ini terungkap saat Tim Pansus DPRD yang dipimpin Aminuddin (Gerindra) didampingi Syukri Wahid (PKS), Andi Arif Agung (Golkar), H.Haris (PDIP), Meike Henny (Demokrat), Muhammad Najib (PDIP),Amin Hidayat (PPP), Alwi Al Qadri (Golkar), Capten Hatta Umar (Perindo), Parlindungan Sihotang (NasDem), Doris D (Golkar),Taufik Qul Rahman (PKB), Ardiansyah (PPP) dan Muhammad Taqwa (Gerindra)menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama management Perumda Manuntung Sukses dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Balikpapan, Senin (16/6/21) di Ruang rapat paripurna Gedung DPRD, Jl. Jenderal Sudirman Balikpapan, Kalimantan Timur yang hanya dihadiri Direktur Operasional Perumda Manuntung Sukses, Zaenal Abidin.

Hampir semua anggota pansus geram dengan kinerja management Perumda Balikpapan yang tidak bisa mengelola keuangan dan Core bisnisnya.

Misal, Andi Arif Agung yang  mempertanyakan hasil audit serta pengembangan usaha Perumda  sampai akhir tahun 2020. apakah mengalami keuntungan atau kerugian. Dirinya menilai  pergerakan core bisnis yang diamanatkan kepada Perusahan daerah ini tidak berjalan. Ini bisa dilihat dari neraca keuangan yang  tidak mengalami pergerakan atau sifatnya statis. “Artinya Perumda ini tidak ada kegiatannya,” tegas Politisi Golkar ini.

Sama halnya, M.Taqwa. Politisi Gerindra ini juga geram dengan kinerja dari management Perumda yang menurutnya sangat amburadul.

“Jangan main-main dengan uang rakyat. Melihat amburadulnya manajemen Prusda, lebih baik sementara dibekukan untuk dilakukan evaluasi terkait beberapa persoalan menyangkut manajemen maupun core bisnisnya,” ujar Taqwa.

Karena ada amanah yang dititipkan, tetapi tidak dijalankan dengan baik. Ada pertanggungjawaban moral dan hukum didalamnya. Melihat kondisi seperti ini tidak bisa dipertahankan, lebih baik dibekukan sementara waktu, tegas Taqwa.

Sementara Syukri Wahid, dirinya hanya mempertanyakan apakah penyertaan modal sebesar Rp 45 miliar ke Perusda saat itu sudah sesuai dengan Perda. Juga dengan minimnya pendapatan yang hanya sebesar Rp 63 juta selama 3 tahun.

Namun beda yang di lontarkan H.Haris. Di sini politisi PDIP ini, selain mempersoalkan besarnya gaji yang diterima jajaran management Perumda yang sangat fantastis. Yaitu dari 6 juta sampai 22 juta rupiah untuk di tingkat direktur. Dirinya heran dan mempertanyakan adanya dana sebesar Rp 19 miliar yang di Depositokan di 5 Bank.

“Adminitrasi Perumda sudah hancur, sebaiknya perusahaan daerah ini di bekukan sementara,” pinta anggota dewan yang terkenal vokal ini.

Dan langsung ditanggapi Alwi Al Qadri, politisi partai Golkar yang juga Ketua Komisi III, Dirinya meminta kepada Perumda memberikan salinan rekening koran dan sertifikat deposito dari 5 bank, di mana uang itu di simpan.

Sementara, Puji dari BPKAD menjawab apa yang ditanyakan Syukri Wahid mengatakan, penyerahan aset-aset Perumda Manuntung sudah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2018.

” Terkait penyerahan modal kepada Prusda atau saat ini menjadi perumda diatur dalam Perda No.4 Tahun 2018, nilai yang telah disepakati sebesar Rp 45 miliar. Jadi tidak ada lagi penyerahan modal,” ujarnya.

Sementara Direktur Operasional Perumda, Zaenal Abidin mengatakan sampai saat ini tidak ada satupun data data yang di sampaikan Pemkot ke Perusda.

“Sampai saat ini, tidak ada satupun File yang di berikan Pemkot ke Perumda,” bebernya.

Atas permintaan untuk dibekukannya sementara Perumda. Ketua Pansus, Aminuddin menambahkan, kondisi ini akan dikonsultasikan Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh kepada Walikota. Apakah nantinya perumda dibekukan sementara atau tetap berjalan. “Semua tergantung kepada Walikota,” pungkas Aminuddin.(*)

Penulis: eds.

Editor: rakyatkaltim.com

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *