Dorong Pemulihan Ekonomi dan Infrastruktur, SMI Tawarkan Pinjaman Dana Untuk Pemkot

  • Whatsapp
banner 468x60

SAMARINDA-Pandemi Covid-19 turut berimbas pada kapasitas fiskal daerah sehingga berdampak terhadap keberlangsungan sejumlah agenda pembangunan yang terkendala karena keterbatasan pendanaan APBD.

Ditambah lagi, persoalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terkontraksi karena melemahnya aktivitas ekonomi.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menyiapkan skema pinjaman bagi pemerintah daerah (pemda) sebagai bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2020 beserta perubahannya.

Dalam rapat Presentasi Proposal Pinjaman Daerah dalam mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) antara Pemkot Samarinda dan PT SMI yang berlangsung Senin (01/03) siang, ruang rapat balaikota, Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengatakan setuju jika skema pinjaman memang harus dilakukan Pemerintah.

“Katakanlah dengan pinjaman Rp 1 Triliun kita sudah bisa membangun Rumah Sakit Internasional di Samarinda, padahal Pemkot cuma punya modal 300 Miliar, bagaimana untuk menutupi kekurangan sebesar Rp 700 miliar, kita undang saja investor dari Cina untuk beriventasi, kebetulan saya sudah berkomunikasi dengan pihak Cina dan mereka sangat antusias dengan hal ini,”tutur Andi Harun.

Dalam kesempatan itu, Pemkot Samarinda sendiri mengajukan pinjaman sebesar 350 Miliar. Dimana rincian penggunaannya nanti terdiri dari Rp 300 Miliar untuk pembangunan infrastruktur sedangkan sisanya untuk penanganan Covid-19 dengan syarat jumlah penduduk diatas 500 ribu.

PIhak SMI sendiri memberikan relaksasi untuk pinjaman daerah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Nantinya ada studi kelayakan (feasibility study) yang harus disertakan, namun dalam pinjaman untuk pemulihan ekonomi nasional ini pemerintah daerah cukup menyertakan kerangka acuan kerja bahwa proyek tersebut memang ada dalam APBD.

Sedangkan beban bunga pinjaman 0,18 persen akan ditanggung di dalam APBN bukan APBD sehingga daerah tidak dirugikan.

Hadir dalam rapat tersebut Wakil Wali Kota Samarinda H. Rusmadi Wongso, Sekretaris Daerah Sugeng Charuddin dan Kepala OPD di lingkungan Pemkot Samarinda. (bar/cha/kmf-smd)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *