Jalan Umum di Portal Sejumlah Masyarakat, Polres Kutim Akan Usut Tuntas

  • Whatsapp
banner 468x60

Foto: Masyarakat Adat Dayak Desa Long Bentuq melakukan penutupan jalan umum yang dikalim merupakan wilayah hutan adat (istimewa)

Kutai Timur – Terkait jalan umum kabupaten yang di portal sejumlah masyarakat yang mengaku dari Lemabaga Adat Dayak Desa Long Bentuq, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, Kaltim. Polres Kutai Timur akan terus melakukan pengusutan.

“Pada awal Febuari lalu, sejumlah masyarakat yang mengaku sebagai Lembaga Adat Dayak Modang, telah memortal jalan umum yang berada di Jalan OTP / RKR ke km 16, Desa Melan ke Desa Long Bentuq dan Desa Rantau Sentosa
dengan mengkalim jalan itu merupakan wilayah hutan adat,” jelas Kapolres Kutim AKBP Welly Djatmoko melalui Kasatreskrim Polres Kutim Iptu Abdul saat di hubungi Selasa (9/2/2021).

Ia menerangkan persolaahan lahan tersebut sebelumnya diketahui sudah terjadi pada 2015 lalu dan telah dilakukan mediasi antara masyarakat desa dan pemerinta kabupaten. Dari hasil itu dinyatakan lahan yang dikalim masyarakat wilayah hutan adat itu tidak memenuhi UU Agraria dan belum ada penetapan dari kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

“Sebenarnya permasalahan ini sudah selesai, tapi dari masyarakat merasa belum ada ganti rugi dari pihak perusahaan sebesar 15 milyar,” jelasnya.

“Tapi harus di ingat, terlepas dari permasalahan masyarakat dan perusahaan
, kami sama sekali tidak ikut campur, kami hanya menindaklanjuti laporan masyarakat yang terganggu akibat penutupan jalan sepihak oleh pihak terkait,” tambahnya.

Rauf menjelaskan, saat ini pihaknya telah memeriksa 9 saksi , dan telah memanggil warga yang melakukan penutupan jalan. Namun hingga saat ini pihak yang bersangkutan belum memenuhi panggilan tersebut.

“Pemanggilan pertama sudah kita layangkan, dan Senin kemarin (8/2) sudah kita lakukan pemanggilan ke dua, tinggal tunggu hari Kamis. Jika tidak hadir juga, kita terpaksa layangkan surat perintah memebawa yang bersangkutan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Rauf menegaskan bahwa
pemanggilan tersebut didasari oleh adanya laporan dari masyarakat setempat kepada Polsek Muara Ancalong yang aktifitas keseharian dan perekonomiannya tersendat akibat dari kegiatan yang dilakukan oleh beberapa warga Desa Long Bentuq.

“Kita melihat ini murni dugaan masalah hukum dan tidak ada kaitannya dengan kriminalisasi, pemanggilan tokoh masyarakat setempat tersebut untuk dimintai keterangan atas aduan masyarakat dan koperasi yang merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan, itupun juga melalui prosedur dan juga koridor hukum yang berlaku,” tegas Rauf.

Rauf menambahkan, di ambil alihnya permasalahan yang timbul di Kecamatan Muara Ancalong tersebut oleh Polres Kutim, imbuh Kasatreskrim, berdasarkan adanya indikasi permasalahan tersebut dapat mengarah ke isu SARA serta dapat membuat suasana daerah di Kutim tidak kondusif.

“Itulah yang menjadi pertimbangan sehingga kasus ditangani langsung oleh Polres, karena kami juga harus bertindak cepat mengantisipasi indikasi upaya gangguan kamtibmas. Terkait permasalahan antara PT SAWA dan PT HPM dengan adat Long Bentuq dalam waktu dekat Pemerintah akan mengadakan mediasi dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait untuk mengatasi masalah yang timbul,” tutupnya.(*)

Penulis: Muhammad Budi Kurniawan

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *