6 Warga Samarinda Datangi PTUN, Minta Keadilan Kepada Pemerinta

  • Whatsapp
banner 468x60

Samarinda – Enam warga Samarinda mendatangi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada hari Rabu 27 Januari 2021, untuk mengajukan gugatan kepada Presiden Republik Indonesia, yang di lakukan oleh lima orang oknum yang melakukan perbuatan melawan hukum. Terkait kasus yang merugikan seorang warga bernama Achmad Ar Amj bin Musa dengan cara mempidanakannya menggunakan surat dakwaan palsu.

Pokok perkara yang digugat karrna RI 1 sebagai Kepala Negara lalai dan melalaikan prilaku Intitusi Polri yg campur tangan urusan peradilan pada perkara no. 142/Pdt.G/2020/PN Smr , dengan memberikan bantuan hukum kepada oknum yg digugat menggunakan Surat kuasa insidentil, jadi warga merasa Intitusi Polri melindungi Oknum dan berhadap-hadapan dengan warga Masyarakat, sehinnga masyarakat merasa terintimidasi dan terancam keselamatannya.

“Kami sebagai masyarakat yang diperintahkan oleh undang-undang untuk melakukan upaya hukum, harus dibenturkan oleh oknum tersebut yang menggunakan alat-alat negara”, ungkap salah satu penggugat, Abdul Rahim. Saat dikonfirmasi usai mengantar laporan tersebut. Rabu 27 Januari 2021.

Padahal legal standing masyarakat melapor dan menggugat lantaran kewajiban berdasarkan pasal 108 ayat (1) dan (2) KUHAP adanya permufakatan jahat Mafia tanah dan antek2nya yg semestinya disambut didukung oleh segenap penegak hukum RI, bukan malah di lawan oleh Intitusi Polri dan didukung Ketua pengadilan samarinda.

“Kita sudah melakukan upaya hukum ke pengadilan negeri samarinda, menggugat oknum kepolisian dan oknum ombusman kalimantan timur, tapi mereka melawan kita yang hanya masyarakat biasa yang sedanh berjuanh untuk menegakkan hukum”, terangnya.

Kemudian ketua Pengadilan tinggi juga tidak mendukung tindakan warga dalam mendapatkan alat bukti yang dalam kekuasaan ketua pengadilan Tinggi dan menolak permintaan warga, hal tersebut menyebabkan warga menggugat Presiden RI sebagai kepala negara karena dianggap telah lalai dalam menjaga integritas alat negara dan lembaga peradilan kepada fungsi dan tugasnya sesuai UUD 1945.

Salah satu penggugat, bernama Hanry Sulistio menjelaskan bahwa kasus ini merupakan antara orang sipil, namun adanya tindakan kriminalitas itu yang membuat pihaknya melaporkan kejadian itu.

“Ini hanya masalah antara orang-orang sipil, namun ada pelanggaran hukum seperti penyerobotan, ada yang dipenjara dengan alat bukti palsu, dan kesaksian palsu di persidangan, ini ada kemufakatan jahat, dan kami melaporkan tindakan ini sesuai undang-undang yang berlaku”, jelasnya.

Lanjutnya, Hanry mengatakan, setelah melaporkan kemufaktan jahat ini kepada kepolisian, namun laporan mereka tidak ditanggapi oleh kepolisian.

“Kami melaporkan kepada pihak kepolisian terkait pelanggaran hukum namun tidak ditanggapi bahkan surat laporan dari kepolisian juga kami tidak menerima”, ungkapnya.

Keenam warga yang melaporkan tindakan pelanggaran hukum ini berharap agar laporan mereka bisa sampai ke Presiden Republik Indonesia agar seluruh oknum yang melakukan pelanggaran hukum ini bisa di proses. (*)

Penulis: Muhammad Budi Kurniawan

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *