Puluhan Mahasiswa Unmul Gelar Aksi, Tuntut Gratiskan UKT

  • Whatsapp
banner 468x60

Foto: puluhan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Unmul gelar Aksi di Depan Gedung Rektorat Unmul Selasa (12/1) (istimewa)

Rakyatkaltim.com, Samarinda – Puluhan mahasiswa Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) mengelar aksi tuntut digratiskan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), di depan Gedung Rektorat Unmul Samarinda, Selasa pagi (12/1/2021).

Tidak hanya menuntut digratiskan UKT, mereka juga mempunyai tiga tuntutan lainnya yakni menolak SK Rektor No 02/KU/2021, dan meminta tranparansi anggaran Unmul serta menolak penerapan Sumbangan Pembangunan Institusi (SPI) Unmul.

“Kami ingin agar UKT digratiskan, untuk apa membayar kalau kami sendiri tidak menggunakan fasilitas kampus”, ungkap Presiden BEM FISIP Unmul, Iksan Nopardi saat diwawancarai usai melakukan orasi, Selasa (12/1).

Ditengah pandemi covid 19 yang berdampak pada sektor ekonomi, Iksan menjelaskan pungutan UKT yang dilakukan sangat tidak tepat. Ia menilai banyak orang tua Mahasiswa yang diberatkan oleh UKT tersebut, apalagi banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Bumi Etam terhitung tinggi.

“Kalau yang saya tau ada 3 Juta pekerja yang sudah di PHK, belum lagi yang ada di Kaltim, itu sangat mempersulit kondisi orangtua mahasiswa untuk membayar biaya wajib pendidikan anaknya dimasa krisis ini,” tegasnya.

“Jadi kami akan kami menunggu sampai rektor datang untuk menemui kami, Jika pihak rektor belum bisa menemui, kami akan menunggu sampai pihak rektor keluar ,” tandasnya.

Menyikapi dengan tuntutan mahasiswa tersebut Wakil Rektor II Bidang Umum Sumber Daya Manusia dan Keuangan, Dr Ir Abdunnur M. Si mengungkapkan bahwa sebetulnya data terkait permohonan mahasiswa yang menginginkan kebijakan pengurangan UKT itu sudah ada pada setiap unit, yang seharusnya mereka mengajukan pada Fakultas.

“Berdasarkan evaluasi ada berbagai permohonan dan berbagai pemisahan kebijakan yang diputuskan. Jadi data yang berasal dari Aliansi Mahasiswa Unmul itu akan melengkapi dari data yang ada sama kita,” paparnya.

Dilanjutkannya, walupunpun tanpa adanya data dari mahasiswa refleksi dari keluarnya SK No 02/KU/2021 adalah sebagai bentuk Follow up evaluasi pihaknya. Sehingga Unmul melalui kebijakan pimpinan tetap memberlakukan kebijakan pengurangan UKT. Walaupun katanya kebijakan dari Kementerian 2021 belum keluar dan hanya mengacu kepada Permendagri No 25 tahun 2020.

“Dan itu tetap kita berikan inisiatif, untuk tetap melakukan kebijakan pengurangan UKT, secara khusus kepada mahasiswa yang orang tua atau walinya mengalami kondisi perubahan ekonomi maupun mahasiswa yang berada dalam level tidak sejahtra atau kemiskinan,” ujarnya.

Adapun terkait dengan SPI, ia menjelaskan bahwa SPI itu bertujuan untuk pengembangan institusi, pengembangan institusi itu adalah bagaimana alokasi dana masyarakat ini dapat dipergunakan secara langlung oleh unit kerja dalam hal ini fakultas, dalam bentuk memberikan sarana- prasarana pendukung proses belajar mengajar secara langsung.

“Sehingga kebijkan dari Universitas itu  tidak ada share didalam Universitas dalam pembagian nilai uang yang dihasilkan, itu kembali ke Fakultas. Sehingga benar-benar secara lanhgsung dirasakan oleh mahasiswa,” ungkapnya.

“SPI ini diwajibkan hanya untuk mahasiswa jalur mandiri, itu hanya 20 persen dari jumlah mahasiwa di Unmul dan hanya ada pada beberapa Fakultas,” pungkasnya.(*)

Penulis: Muhammad Budi Kurniawan

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *