Proyek Tak di Bayar, Puluhan Kontraktor Tagih 226 Miliyar ke Pemkab Kukar

  • Whatsapp
banner 468x60

Foto: Puluhan Kontraktor saat melaksanakan RDP terkait proyek yang belum di bayarkan Pemkab Kukar sebanyak 226 M (Muhammad Budi Kurniawan/Rakyat Kaltim.com)

Rakyatkaltim.comKutai Kartanegara – Puluhan Kontraktor di Kutai Kartanegara (Kaltim) menagih proyek kegiatan APBD-Perubahan 2020 yang belum terbayarkan sebanyak 226 Miliyar oleh Pemkab Kukar.

Dalam menyelesaikan persoalan itu, Puluhan Kontraktor dan Perwakilan Pemkab Kukar di hadirkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang di pimpin Ketua Komisi III DPRD Kukar.

“Dari 5.060, ada sekitar 1.624 hingga 1.714 berkas proyek pekerjaan yang belum terbayarkan, nominalnya sekitar 226 M” jelas Japun salah seorang kontarktor yang hadir dalam RDP di DPRD Kukar pada Kamis (7/1/2021).

Menurutnya selama 2020, ia dan rekan-rekannya telah menyelesaikan seluruh proyek APBD Perubahan di tahun 2020. Namun hingga memasuki awal 2021 pemkab Kukar masih belum dapat melunasi proyek yang menjadi hutang tersebut.

“Jujur saja banyak yang ketergantungan dari pembayaran utang tersebut, karena kami ada tukang yang harus dibayar, belum lagi utang di bank, serta belanja barang lainnya. Ini hanya persoalan administrasi saja, mau atau tidak pemkab membayarkan hak kami,” keluhnya.

Hadir dalam RDP, Sekda Kukar, Sunggono memastikan pemkab Kukar berjanji akan membayar seluruh proyek yang menjadi hak para kontraktor tersebut. Dengan cara membuat nota kesepakatan yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

“Ini memang sudah menjadi tanggung jawab pemkab dan harus diselesaikan, sesuai dengan arahan bupati, dalam waktu dekat juga Bupati Kukar Edy Damansyah akan berangkat ke Jakarta untuk menyelesaikan persoalan ini,” ungkapnya.

“Jadi isi nota kesepakatannya, dalam waktu Januari hingga Maret kami berkomitmen akan melunasi seluruh proyek yang telah menjadi utang, dengan memakai sistem termin atau triwulan, walapun memang dari Dalu sistem sudah mengunakan itu,tapi para kontraktor saat itu tidak mengambil hak itu, namun tak bisa juga kita salahkan mereka,” tambahnya.

Guna meminimalisir kejadian serupa, pihak Pemkab Kukar berencana akan memberpaiki sistem yang ada. Terutama dalam melakukan verifikasi berkas, yang saat ini masih dilakukan secara manual.

“Kedepan akan kami perbaiki sistem input kami, entah kita rubah sistemnya, atau meningkatkan kompetensi, agar kedepan tidak terjadi hal serupa,” pungkasnya.(*)

Penulis: Muhammad Budi Kurniawan

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *