Pembubaran FPI bentuk Peralihan Isu Pemerintah

  • Whatsapp
banner 468x60

Rakyatkaltim.com, Balikpapan — Terkait keputusan Pemerintah mengenai pembubaran Organisasi Masyarakat (Ormas) Front Pembela Islam (FPI). Habib Umar Bin Ahmad Al Qadrie selaku ketua Dewan Pemimpin Wilayah (DPW) FPI kota Balikpapan pun angkat bicara. Menurutnya, pemerintah dianggap sangat otoriter atas keputusan pembubaran FPI itu.

“Kami melihat pemerintah dalam hal ini sangat otoriter dan akan melakukan upaya hukum dengan menyiapkan kuasa hukum untuk menggugat keputusannya.” Kata Ketua FPI kota Balikpapan

Ketua FPI Balikpapan menyatakan bahwa ada upaya peralihan isu yang digulirkan oleh pemerintah untuk meredam beberapa kasus yang sedang disoroti masyatakat.

“Disaat masyarakat sedang fokus melihat kriminalisasi ulama kami Imam Besar Habib Rizieq yang ditangkap hanya gara-gara kerumunan. Di tambah lagi kematian enam pengikut FPI yang ditembak mati oleh kepolisian.” ungkapnya

Meskipun demikian, Habib Umar juga menyatakan tetap menghargai dan mengikuti keputusan pemerintah dengan menginstruksikan untuk menurunkan simbol-simbol FPI di Balikpapan.

“Sebagai warga negara, kami taat hukum atas keputusan itu. Saya juga telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian bahwa kami menurunkan bendera, spanduk atau apapun simbol-simbol FPI di Baliklapan.” Lanjutnya

Selain melakukan upaya-upaya hukum, Habib Umar juga sedang mempersiapkan perubahan nama hasil keputusan ulama-ulama di pusat.

“Semula Front Pembela Islam (FPI) kini kita buat Front Persatuan Islam (FPI) yang nantinya adalah organisasi yang akan merangkul dan menguatkan persatuan umat islam. Jika legalitasnya sudah selesai kita siap untuk deklarasi.” tandasnya

Seperti diketahui, beberapa hari lalu pemerintah mengeluarkan keputusan berupa pembubaran FPI melalui surat keputusan bersama (SKB) yang ditandatangani enam pejabat menteri dan kepala lembaga negara. Mereka yang menandatangani SKB adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BNPT Boy Rafli Amar dan Kapolri Jenderal Idham Azis.

“Menyatakan FPI adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai ormas sebagaimana diatur dalam undang-undang sehingga secara de jure telah bubar sebagai ormas,” kata Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej saat membacakan SKB pembubaran FPI.
(adhi)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *