Plt Bupati Berau Hadiri Rapat Soal Galian C Bersama Pemprov Kaltim

  • Whatsapp
banner 468x60

Rakyat Kaltim.com, Berau — Plt Berau, H Agus Tantomo ikuti rapat tentang Galian C dengan Provinsi Kalimantan Timur melalui Video Conference, di ruang rapat Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Berau, pada Rabu (30/12).

Rapat melalui online tersebut juga diikuti Kepala Bapenda, Sri Eka Takariyati, Kepala BPKAD, Ir. Hj. Maulidyah, Kepala DPMPTSP, Drs. H Syamsul Abidin, Kabag Ekonomi Setda Berau, H Kamaruddin, Kabag Hukum dan Peundang Undangan Setda Berau, Jaka Siswanta, Kabid PPLHK Dinas DLHK, Masmansur, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjung Redep/KUPP, Hotman Siagian, serta OPD lainnya.

Pada kesempatan tersebut,  Penyampaian, Kepala Bapenda Berau, mengatakan, sementara ini proses perizinan masih di proses dan ada proses perizinan di provinsi, yang mungkin masih mendapat kendala. Nampaknya ada beberapa persyaratan lain yang harus dilengkapi untuk dapat meminta perizinan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Plt Bupati mengatakan, bahwa sejak diterapkan nya UU No.23 kewenangan yang menjadi kabupaten sudah ditarik oleh Provinsi. “Pernah Pemerintahan Daerah meminta pelimpahan kewenangan dari Provinsi ke Kabupaten dan hanya sebagian tidak seluruhnya, jadi tidak mutlak kabupaten dapat memberikan perizinan,” katanya.

Dikatakannya, masalah kelengkapan, selama ini sudah mencoba dilengkapi hanya saja ada 1 syarat yg belum bisa di penuhi, yaitu syarat tata ruang.

Namun, itu harus tata ruang tambang, tapi itu tidak pernah ketemu, sebab sungai di Berau tidak ada tata ruang tambang, sehingga tidak ada yang mengajukan izin untuk diproses ke Provinsi. Ada pula beberapa penambang yang menyewa lahan pemerintah, sementara menurut Aparat tidak boleh Pemerintahan Daerah menyewakan lahan yang tidak memiliki izin.

Diantaranya tambang pasir, merupakan komponen dalam pembangunan kalau produksinya di gabung sehingga ketidakmampuan Pemda dan Provinsi yang pada akhir nya dapat mengahambat pembangunan. “Saya berharap kita dapat jalan keluar dan izin ini, lebih baik semua jelas sehingga tidak ada permasalahan di kemudian hari untuk masalah pembangunan,” katanya.

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *