Gugat Hasil Pilkada Balikpapan, Lembaga Pemantau Minta Mahkamah Konstitusi Anulir Keputusan KPU

  • Whatsapp
banner 468x60

BALIKPAPAN – Rekapitulasi penghitungan suara di Kota Balikpapan telah usai, 16 Desember 2020 lalu. Melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Balikpapan bernomor 263/PL.02.6-Kpt/6471/KPU-kot/XII/2020, pasangan Rahmad Mas’ud-Thohari Aziz meraih 160.929 suara, unggul atas kolom kosong dengan 96.642 suara.

Kendati demikian, ada pihak yang menggugat keputusan itu. Dikulik dari laman Mahkamah Konstitusi, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) melayangkan gugatan atas hasil pilkada. Permohonan itu terdaftar dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) Mahkamah Konstitusi.

Dari pantauan media ini, ada sembilan orang yang melaporkan hasil kenduri demokrasi itu. Mereka adalah Muhammad Ambran Agus (swasta), Adi Dharma Wiranata (pelajar/mahasiswa), Muhammad Rizal Fadillah (pengacara), Zulkifli (belum/tidak bekerja), Rinto (pelajar/mahasiswa), Ferdi Yuliansyah (karyawan swasta), Irisma (pelajar/mahasiswa), Iqbal Mulyono (belum/tidak bekerja), dan Hamjah (belum/tidak bekerja).

“(Mereka) adalah kesemuanya merupakan Pemantau Pemilihan Wali Kota Balikpapan tahun 2020 berdasarkan SK KIPP Provinsi No: 16/Kep/KIPP-Kaltim/IX/2020 dan Sertifikat KPU Nomor: 452/PP.03.2-Rk/6471/KPU-Kot/X/2020, untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon,” bunyi gugatan tersebut.

Ada dua kategori tuntutan yang mereka ajukan. Yakni terkait KPU selaku termohon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang tidak menerapkan prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law) dan diskriminasi, serta tentang hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan tahun 2020.

Berikut rincian pokok permohonan dari KIPP Balikpapan yang dikutip dari PHPKada Mahkamah Konstitusi:

Tentang termohon dan Bawaslu yang tidak menerapkan prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law) dan diskriminasi

Bahwa sebelum menyampaikan pokok-pokok permohonan, pemohon (KIPP Balikpapan) dengan segala hormat ingin terlebih dahulu menyampaikan beberapa hal terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan tahun 2020 yang menurut pemohon terdapat beberapa hal yang melanggar asas pelaksanaan Pemilhan;

Bahwa UU Pilkada telah dengan tegas mengatur jika asas pelaksanaan pilkada yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

Bahwa sejatinya demokrasi yang dilakukan melalui mekanisme pemilihan kepala daerah adalah wujud dari kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat yang demikian itu tentu tidak boleh dicederai dengan memperlakukan pihak-pihak dalam pemilihan kepala daerah adalah pemohon sebagai pemantau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan tahun 2020 dengan perlakuan yang tidak adil atau tidak setara;

Bahwa perlakuan yang tidak adil dan tidak setara adalah wujud dari penyimpangan terhadap demokrasi yang tidak hanya mencederai kedaulatan rakyat tapi juga menyebabkan proses dan hasil dari pesta demokrasi berupa pemilihan kepada daerah tidak memiliki integritas proses dan hasil;

Bahwa pemohon berpendapat KPU Kota Balikpapan telah berperilaku tidak adil kepada pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;

Bahwa perlakuan tidak adil tersebut dapat pemohon jelaskan sebagai berikut:

Bahwa pemohon telah melaporkan kampanye melalui media sosial/Instagram dan medsos kepada Bawaslu pada tanggal 11 November 2020 akan tetapi Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan/aduan pemohon terkait akun media sosial yang tidak mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan hal ini dikarenakan akun tersebut hingga sekarang massif dalam mengampanyekan pasangan calon; (Bukti P-2)

Bahwa pemohon pada tanggal 01 Desember 2020 telah mengirimkan penambahan anggota pemantauan pemilihan, Surat Nomor 007/SKL-BPN/XI/2020 tentang Surat Permohonan Data Daftar Nama PPK, PPS, dan KPPS, serta Surat Nomor 009/SKLBPN/XI/2020 tentang Surat Permohonan Data Laporan Sumbangan dan Daftar Pemberi Sumbangan hingga sampai saat pemungutan suara termohon tidak memberikan respon; (Bukti P-3)

Bahwa pemohon pada tanggal 09 Desember 2020 diperlakukan tidak adil karena pemohon tidak diberikan hak untuk berbicara dalam pleno tingkat kecamatan selain itu pemohon tidak diberikan salinan form C KWK oleh PPS Telaga Sari, Klandasan Ulu, dan Klandasan Ilir dari kecamatan PPK Balikpapan Kota, PPK Balikpapan Selatan, PPK Balikpapan Barat, dan PPK Balikpapan Utara hingga rekapitulasi berakhir hal ini berdasarkan instruksi dari komisioner KPU selaku termohon sehingga pemohon tidak dapat melakukan pencocokan data rekap dengan data TPS saat rekapitulasi dengan PPK kemudian juga data rekap error sehingga tidak dapat ditampilkan sebagai data pembanding, oleh karena itu Pemohon mengadukan kepada Bawaslu atas sikap termohon yang tidak mengindahkan norma hukum dan diduga mencegah kami dalam melakukan peran pemantauan, ini tentunya dapat memenuhi unsur TSM karena ada dugaan berupaya menghalangi pemantauan; (Bukti P-4.1, P-4.2, P.4.3);

Bahwa pemohon pada tanggal 10 Desember 2020 kembali melaporkan akun media sosial yang melakukan kampanye yaitu memposting kegiatan pencoblosan di bilik suara, dan APK yang masih terpasang di tim kemenangan pasangan calon; (Bukti P-5.1 dan P-5.2)

Bahwa terhadap apa yang pemohon uraikan tersebut di atas, maka telah jelas jika termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan tahun 2020 bersikap diskriminasi dan tidak adil kepada pemohon, sehingga dengan demikian proses Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Balikpapan tahun 2020 terdapat cacat prosedur dan oleh karenanya pelaksanaannya tidak sah sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kota Balikpapan.

Tentang hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan tahun 2020.

Sumber: INTREN.ID

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *