Menang Pilkada Balikpapan Rahmad-Thohari Menjabat Hanya 3,5 Tahun

  • Whatsapp
banner 468x60

BALIKPAPAN — Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 baru saja usai digelar. Calon yang dipastikan menang, sudah tersaji pada hitungan cepat.

Di Balikpapan sendiri berdasarkan hitungan cepat dan data KPU Menempatkan Pasangan Rahmad-Thohari untuk sementara merai suara 62.0 persen, sementara Kotak Kosong 38.0 persen

Kepala daerah yang menang pada Pilkada 2020, tidak akan menjabat selama 5 tahun. Mengingat tahun 2024 akan digelar Pemilihan Umum serentak.

Pemilu 2024 dilaksanakan untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, serta anggota legislatif.

Ini sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu) Nomor 7 Tahun 2017.

Disitu disebutkan masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2020, hanya akan menjabat tiga setengah tahun, maksimal empat tahun, bukan lima tahun.

Plt Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik pernah menyebut, masa jabatan ini terkait dengan Pemilu serentak yang digelar 2024 nanti.

“Ini terkait kebijakan Pilkada serentak 2024, karena akan berbarengan dengan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden,” katanya.

Masa jabatan ini menurut Akmal, harus disosialisasi dan dimengerti sehingga ke depan tidak ada masalah.

“Kepala daerah harus tahu itu, mereka menjabat maksimal 4 tahun karena 2024 sudah ada pilkada serentak,” sambung dia.

Dia menambahkan, sejak awal Kemendagri sudah mengantisipasi hal ini, terutama soal pengisian jabatan lowong ketika kepala daerah selesai sebelum Pemilu.

“Ada kepala daerah yang sementara menjabat dan akan selesai sebelum 2024, Kemendagri sudah mengatisipasi dengan pengisian jabatan lowong,” ujarnya.

Lebih jauh Akmat menyebut, masa jabatan yang kurang dari lima tahun merupakan konsekuensi yang harus diterima bersama-sama.

“Jadi ini konsekuensi yang harus diterima oleh pemenang Pilakda 2020 yaitu menjabat hanya empat tahun,” pungkas dia.

Pemilu serentak pada 2024 digelar guna menekan masalah aktual yang kerap terjadi pada setiap Pemilu.

Masalah ini termasuk biaya politik yang mahal, politisasi borokrasi, terkurasnya APBD yang dipakai untuk Pilkada.

Kemudian, pecah kongsi kepala daerah yang maju bersama, calon tunggal melawan kotak kosong hingga masalah hukum calon yang ikut Pilkada.

Dengan digelarnya Pemilu 2024, Kemendagri berharap masalah-masalah diatas bisa teratasi.

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *