Soal Dugaan Politik Uang, Tim Hukum Mahyunadi-Kinsu Pastikan Tempuh Jalur Hukum

  • Whatsapp
banner 468x60

RAKYATKALTIM.COM, SANGATTA — Tim Hukum Mahyunadi-Kinsu mengklarifikasi terkait terkait maraknya berita maupun video yang beredar baik melalui Facebook dan WhatsApp.

Mengawali Klarifikasi, Lukas Himuq, mengatakan, Hadirnya tim hukum Mahyunadi-Kinsu bertujuan untuk mengklarifikasi, yang mana berdasarkan informasi yang beredar telah terjadi dugaan pelanggaran money politik

“Hadirnya kami disini untuk mengklarifikasi maraknya beredar di media sosial soal dugaan money politik oleh tim Mahyunadi-Kinsu,” Kata Lukas Himuq.

Menjawab pertanyaan media, Lukas Himuq, tim hukum pasangan Mahyunadi-Kinsu, Berkaitan dengan tudingan tersebut, menurutnya sejumlah pihak membuat simpulan yang terlalu dini untuk disangkakan kepada pasangan Mahyunadi-Kinsu, tanpa terlebih dahulu menunggu keterangan resmi dari pihak yang lebih berwenang dan memiliki kapabilitas.

“Kita sampai sekarang, sampai saat ini tidak pernah mengintruksikan kepada seluruh jajaran tim kampanye Mahyunadi-Kinsu untuk melakukan money politik,” Ujarnya.

Lanjut dikatakan, kedua terkait peristiwa yang terjadi, kata Lukas Himuq, kita melihat terlalu cepat dari Paslon lain atau tim hukum Paslon lain terlalu dini untuk menyimpulkan, yang mana kita ketahu sampai detik ini belum ada klarifikasi dari pihak yang berkompeten.

“Makanya kami menyampaikan dengan berita yang bereda ini juga sangat merugikan Paslon nomor urut 1 dan ini sangat mencederai demokrasi Nyang kita dambakan di kabupaten Kutai Timur. Jangan sampai ada pihak-pihak atau oknum-oknum yang menyudutkan baik itu pasangan nomor urut 1, 2 dan 3,” UJar Lukas Himuq.

Arianto, yang juga tim hukum Mahyunadi-Kinsu, menambahkan, terkait berita black campaign yang dianggap menyudutkan pasangan Mahyunadi-Kinsu, pihaknya berharap masyarakat Kutai timur dapat menjaga persaudara yang sudah berpuluh-puluh tahun terjaga dengan baik.

“Untuk masyarakat Kutai timur, persahabatan yang selama berpuluh-puluh tahun, jangan karena konsestasi dan perbedaan politik persaudaraan yang sudah terbangun ini rusak hanya karena black campaign,” Tegas Asrianto.

Senada disampaikan dua penasehat hukum lainya, Abdul Karim menambahkan, bahwa terkait persoalan ini secara regulatif terkait money politik diatur dalam undang-undang 10 Tahun 2016 sebagai mana ketentuan pidana mengenai politik uang dalam pasal 187A ayat (1) dan (2)

“Tentunya jika ini masuk dalam klasifikasi pidana maka tentunya menjadi objek pidana, tetapi jika semuanya tidak masuk dalam unsur maka itu bukan pidana,” Kata Abdul Karim.

Masih kata, Abdul Karim, ketika persoalan ini tidak memenuhi unsur maka kami selaku tim hukum pasangan Mahyunadi-Kinsu menilai bahwa ini masuk bentuk black campaign atau kampanye hitam.

“Maka konsekuensinya adalah kami dari tim hukum akan membawa persoalan ini ke ranah hukum,”Ucapnya.

Ditambahkan, terkait permasalahan ini yang dinilai telah merugikan pasangan nomor urut 1, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat Kutai timur.

“Kalau kita melihat seberapa besar permasalahan ini, semua kita serahkan kepada masyarakat Kutai timur untuk menilai. Pemilih yang sudah dewasa dan cerdas dia tidak akan terpengaruh dengan opini-opini yang bangun oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,”Jelasnya.

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *