Mahyunadi-Kinsu Gelar Konferensi Pers Atas Dugaan Politik Uang yang Mengarah Kepadanya

  • Whatsapp
banner 468x60

RAKYATKALTIM.COM, SANGATTA —  Menjelang pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember mendatang, pasangan nomor urut 1 Mahyunadi-Kinsu diterpa isu tak sedap. Hal ini menjadi perbincangan publik setelah beredarnya video yang menunjukkan dugaan praktik politik uang yang mengarah kepada paslon dengan jargon “perubahan” itu.

Tidak mau bola salju terus menggelinding, Mahyunadi dan Lulu Kinsu bersama tim hukumnya menggelar  konferensi pers di Sekretarat Pemenangan Paslon pada hari Jumat (4/12) malam, di Sangatta Utara.

Dalam pernyataannya, Mahyunadi-Kinsu membantah tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Dengan adanya video tersebut menjelang Pilkada, pihaknya merasa sangat dirugikan.

“Kita sampai sekarang, sampai detik ini, tidak pernah menginstruksikan kepada seluruh jajaran tim kampanye Mahyunadi-Kinsu yang sudah terdaftar di KPU untuk melakukan money politic,” tegas (ketua?) tim hukum Mahyunadi-Kinsu, Lukas Himuq.

Berkaitan dengan tudingan tersebut, menurutnya sejumlah pihak membuat simpulan yang terlalu dini untuk disangkakan kepada pasangan Mahyunadi-Kinsu, tanpa terlebih dahulu menunggu keterangan resmi dari pihak yang lebih berwenang dan memiliki kapabilitas.

Arianto, tim hukum Mahyunadi-Kinsu, menyesalkan video tersebut dan meminta kepada seluruh masyarakat kabupaten Kutai Timur untuk tidak terprovokasi serta lebih mengedepankan persatuan ketimbang perpecahan.

Secara tidak langsung, katanya, hal ini akan berdampak pada persepsi dan opini di tengah-tengah masyarakat. Namun, persoalan ini tergantung kepada para pemilih dari berbagai segmen yang menilai berdasarkan fakta dan kebenaran.

Sementara itu, Abdul Karim yang juga tergabung dalam tim hukum Mahyunadi-Kinsu menerangkan, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 pasal 187A ayat (1) dan (2), telah dijelaskan kedudukan pidana perkara tersebut hingga besaran denda  yang akan mengancam siapapun pelanggarnya.

“Maka terkait dengan persoalan ini, kami tim advokasi Mahyunadi-Kinsu, ketika persoalan ini tidak bisa terpenuhi unsur-unsurnya, maka itu masuk dalam klasifikasi _black campaign_ yang dilakukan pihak-pihak yang tidak memiliki rasa tanggung jawab,” jelas Karim.

Di samping itu, lanjut Karim, apabila dalam prosesnya pasangan nomor urut 1 Mahyunadi-Kinsu tidak terbukti atas tuduhan yang telah dilaporkan, ia pun bersama tim akan menempuh jalur hukum untuk memproses praktik kampanye negatif yang sudah menyudutkan paslonnya.

Sementara, pihaknya akan melakukan investigasi secara khusus untuk menelusuri kejadian tersebut yang telah menimpa paslon Mahyunadi-Kinsu.

“Maka kita akan gelar perkara secara khusus, apabila di dalam persoalan berita yang beredar ini, apabila ada, ya, apabila ada pelanggaran hukum yaitu pidana murni di situ,” tegas Lukas

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *